TASYRI’ DI MADINAH DAN PERMASALAHANNYA

Makalah ini disusun untuk memenuhi
salah satu tugas mata kuliah “ Tarikh Tasyri’ ”

Dosen Pengampu :
Mu’min Firmansyah, M.HI

Disusun Oleh :

M. Rifki Mubarok :932112409
M. Tendik Nuril H. :932105709
Siti Fatimah :932119009
Intan Fadhila Q. :932110010

JURUSAN TARBIYAH-PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2011

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang:
Pada fase madaniyah ini islam sudah kuat,kuantitas umat islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan tersendiri sehingga media-media dakwah berlansung dengan aman dan damai keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya tasyri’ dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain.
Perundang-undangan hukum islam menitikberatkan pada aspek-aspek hukum praktikal dan dakwah islamiyah oleh sebab itu perlu adanya perundang-undangan yang mengtur kondisi masyarakat dari setiap aspek, semua hukum baik yang berupa perintah atau larangan sebelum mencapi tahap kesempurnaan semua dimensi perbuatan dan permasalahan yang terjadi sudah diatur dan dijelaskan. Dari hukumnya baik secara global dan terperinci dan inilah yang ditugaskan oleh alquran.

B.Rumusan Masalah:
1.Bagaimana cirri-ciri masyarakat islam di madinah?
2. Apa saja tasyri’ yang dilakukan pada fase Madinah?
3. Bagaimana sumber hukum pada periode Rasulullah?
4. Bagaimana Metode penetapan hukum?

BAB II
PEMBAHASAN
A. Tasyri’ Periode Madinah
Pada fase Madaniyah ini masyarakat memiliki cirri-ciri: Islam sudah kuat, kuantitas umat islam sudah banyak dan berkualitas, untuk umat islam bersedia mengeliminasi permusuhan dalam rangka mengesakan Allah, Adanya ajakan untuk mengamalkan syari’at islam dalam rangka memperbaiki hidup bermasyarakat, telah mempunyai tata pemerintahan sendiri sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.1
Fase Madaniyah, ialah sejak Rasulullah SAW hijrah dari mekah ke Madinah hingga wafatnya tahun 11 H/623 M, yakni sekitar 10 tahun lamanya.
Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya tasyri’ dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, dan mengatur perhubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik dimasa damai ataupun dimasa perang.2
B. Tasyri’ yang dilakukan pada Fase Madinah
1.Muamalah
Semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, saling memberi. 3
2.Jihad
Perjuangan di jalan Allah dengan segala aspeknya, yang dilakukan dengan lisan dan dengan senjata untuk menegakkan kesucian agama. 4
3.Jinayat
Kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga tindak pidana yang sifatnya merusak diri orang lain, baik berupa pembunuhan maupun melukai atau memotong anggota/salah satu anggota badan manusia. Hukumnya dinamakan hukum qishash (pembalasan)/ hukum diyat(hukum pengganti) yang berupa harta dalam jumlah tertentu.5
4.Mawaris
Ilmu untuk memahami pembagian harta warisan.6
5.Washiyat
Pesan/suatu kebijakan yang harus disampaikan sesudah seseorang meninggal dunia.7
6.Thalaq
Pemutusan ikatan perkawinan.8
7.Sumpah
Ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak/untuk menguatkan gugatan/tuduhan.9
8.Peradilan
Hukum yang mengatur syarat-syarat hakim, sangsi dan sumpah10
C. Sumber hukum pada periode Rasulullah
1. Al-Qur’an
Al Qur’an merupakan sumber pertama bagi perundang-undangan islam, ia meliputi ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, karena terjadi perselisihan,ada kejadian peristiwa,ada pertanyaan, atau permintaan fatwa, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Satu atau beberapa ayat al-quran yang menerangkan tentang hukum-hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW.menyampaikan wahyu tersebut kepada umat islam. Dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.11
Dan Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur dan meminta kepada baginda Rasul diturunkan sekaligus sebagaimana Allah menurunkan Taurat dan Injil, lalu turunlah firman Allah:
                 
Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). (QS:Al-furqan: 32)
Alqur’an disyariatkan karena adanya suatu peristiwa atau kejadian yang menghendaki penetapan hukum, contoh:

           
217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; (QS al Baqarah: 217)12
2. As-Sunnah
As- Sunnah menempati urutan kedua setelah Alqur’an karena menjadi penguat, penjelas, penafsiran, penambahan hukum-hukum yang ada dalam Alqur’an. Karena Rasulullah pengatur segala urusan kaum muslimin selain sebagai seorang nabi yang mendapat perintah untuk menyampaikan syari’at Allah kepada seluruh manusia, maka baginda juga mendapat mandat untuk menjelaskan syari’at secara umum yang akan mengatur kehidupan umat pada setiap waktu dan tempat.13
Hukum-hukum yang bersifat ijhadiyah sebagai hasil pengilhaman Allah kepadanya, Rasul tidak mempunyai otoritas didalamnya, melainkan hanya pengungkapan saja baginya dalam bentuk sabda atau perbuatan (qauliyah atau fi’liyah).
Kekuasaan tasyri’ yakni pembentukan perundang-undangan atau hukum pada periode ini ada ditangan Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka sebagai rujukan dan acuan pokok sehingga setiap ada permasalahan dikembalikan kepada beliau.
Setiap ketetapan hukum yang bersumber dari beliau itu merupakan tasyri3 bagi umat Islam dan menjadi undang-undang yang wajib diikuti, baik hukum itu berasal dari wahyu Allah maupun dari hasil ijtihad beliau sendiri.
Sebagian sahabat pernah berijtihad pada periode Rasulullah SAW, ketika memvonis suatu masalah persengaketaan yang terjadi da ketika menetapkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan, seperti :
1.Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman dalam rangka sebagai seorang qadhi atau hakim, Rasulullah SAW menitipkan sabda kepadanya : “Sesungguhnya Allah SWT menunjuki hatimu dan mengokohkan lidahmu. Kalau ada 2 orang bersengketa di hadapanmu, janganlah engkau memvonis atau menetapkan suatu hukum untuk keduanya sebelum engkau mendengar penjelasan dari pihak kedua sebelum engkau mendengar penjelasan dari pihak pertama, karena hal ini akan lebih memperjelas bagimu dalam memutuskan hukum”
2.Muadz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman dan beliau bertanya kepadanya : “Bagaimana caramu menetapkan hukum, kalau dihadapkan kepadamu suatu permasalahan, sedang kamu tidak mendapatkan ketetapan hukumya dalam kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah SAW?, Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan daya nalarku sendiri”. Mendengar hal iyu, Rasulullah SAW bersabda : “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW, sesuai yang diridlai Allah dan RasulNya”.
3.Hudzaifah Al-Yamani diutus Rasul untuk memutusan hukum antara dua orang bertetangga yang sedang bersengketa masalah dinding tembok yang ada diantara kedua rumahnya dan masing-masing mengaku bahwa dinding tembok itu adalah miliknya.
4.Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin Ash: “Putuskanlah permasalahan ini!” , Amr bertanya: “Apakah aku akan berijtihad, sedang baginda Rasul mesih ada?” Rasulullah manjawab: “Ya, kalau ijtihadmu benar, maka bagimu dua pahala dan kalau salah hanya satu pahala bagimu”.
5.Dua orang sahabat yang tengah dalam perjalanan, lalu tiba waktu shalat, sedang keduanya tidak mendapat air wudlu. Lalu mereka bertayammum dan shalat bersama-sama, setelah usai shalat mereka menemukan air wudlu dan waktu shalat belum habis. Salah seorang diantaranya berijtihad untuk berwudlu dan mengulangi kembali shalatnya. Sedang temannya yang lain juga berijtihad bahwa shalatnya itu sah dan tidak perlu mengulanginya.14
Kejadian-kejadian seperti tersebut diatas dan semacamnya bukan berarti bahwa seseorang selain Rasulullah SAW juga punya wewenang untuk menetapkan hukum pada masa Rasulullah SAW, sebab hal-hal tersebut hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja sehingga sulit untuk dikembalikan kepada Rasulullah SAW, terlebih dahulu karena jaraknya jauh sekali atau karena khawatir akan hilangnya waktu dan kesempatan.
Oleh karena itu, setiap hasil ijtihad seorang sahabat dalam menetapkan suatu hukum dan memutuskan perkara tidak dapat menjadi tasyri’dan undang-undang bagi umat Islam, kecuali setelah ada pengakuan dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi, selama Rasulullah SAW masih hidup kekuasaan penetapan hukum atau perundang-undangan berada ditangan beliau sendiri.
D. Metode penetapan hukum
Nabi Muhammad menyampaikan syari’at pada fase ini melalui beberapa cara:
1.Memeberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat, lalu baginda memberikan jawaban, terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Alqur’an yang memang turun sebagai jawabannya.
2.Terkadang Rasulullah memberi jawaban dengan ucapan dan perbuatannya, sebagaimana sabda rasulullah kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya “ kami menyeberangi lautan apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?” Jawab Rasul: “ Ia suci airnya dan halal bangkainya”
Prinsip-prinsip yang mendasar dalam penetapan hukum
1.Penetapan hukum secara bertahap
Tahapan ini pada zaman awal pembentukan berlaku dalam berbagai hukum yang disyari’atkan, ditetapkan tidak sekaligus dalam undang-undang, melainkan disyari’atkan dengan cara terpisah-pisah dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal ini guna mempermudah mengetahui isi dan materi undang-undang dan lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum denagn berpijak pada peristiwa dan situasi yang membutuhkan penetapan hukum.
2.Menyedikitkan pembuatan undang-undang
Hal ini kelihatan bahwa hukum-hukum yang telah disyari’atkan Allah dan Rasulnya adalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang memang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Penetapan hukum ini dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
3.Memudahkan dan meringankan
Pada umumnya hukum-hukum itu disyari’atkan menunjukkan bahwa hukmahnya adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan, dalam beberapa situasi dan kondisi, maka disyari’atkan pula hukum rukhsah, yakni keringanan sehingga ada hal-hal yang haram diperbolehkan karena dalam keadaan bahaya. Dan dibolehkan meninggalkan hal-hal yang wajib kalau memang dalam pelaksanaanya mendatangkan kesulitan hidup.
4.Pemberlakuan undang-undang untuk kemaslahatan umat
Dengan demikian, Allah menetapkan sebagian hukum kemudian membatalkannya dan menghapusnya dengan tujuan adanya kebutuhan yang memerlukan perubahan tersebut seperti Allah menetapkan wajib menghadap ke Bait al-Maqdis dalam shalat kemudian ketetapan hukum ini dig anti dengan perintah menghadap ke Ka’bah.

Adapun Gaya Bahasa yang ada dalam Alqur’an dalam menetapkan hukum:
1.Gaya bahasa yang menunjukkan kata SURUHAN dan LARANGAN:
                 
90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS an-Nahl :90)
2. Gaya Bahasa yang menunjukkan kata LARANGAN:
        
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (QS. Al Isra’ 33)

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan:
Pada fase Madaniyah ini, Islam sudah kuat, kuantitas jumlah pengikutnya pun terus meningkat dan telah mempunyai pemerintahan tersendiri, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.
Tasyri’ yang berlaku pada masa Madinah adalah:
1.Muamalat 5. Mawaris
2.Jinayah 6. Talaq
3.Wasiat 7. Peradilan
4.Jihat
Kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah SWT. Tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut,maka Rasulullah SAW. Berijtihat untuk menetapkan hukum suatu masalah,atau menjawab suatu pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah SAW. Ni menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Khallaf, Abdul Wahab. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2001

Mas’ud, Ibnu dkk. Fiqh Madzhab Syafi’ie. Bandung : Pustaka Setia. 1995

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Al-Jami’ Fiie Fiqhi An-Nisaa’. Libanon : Daar El Kutub Al-Ilmiyah : 1996

Ide, Muhammad Harun. Sejarah Tarikh Islam. Kediri : Forum Pengembangan Intele ktual Islam Lirboyo : 2006

About m rifki mubarok

aset di bidang perkbunan...

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s